MAPIA

Negosiasi dengan Exxon Soal Natuna Dihentikan

2008-02-13T16:45:00.000+07:00

[Media Indonesia] - Pemerintah akhirnya menghentikan negosiasi menyangkut periode kontrak dan porsi bagi hasil Blok Natuna D Alpha, Kepulauan Riau, dengan ExxonMobil Oil.

Hingga perundingan terakhir, tim perunding tidak mencapai titik temu berbagai masalah prinsipil dengan Exxon.

Menurut Kepala BP Migas Kardaya Warnika, dengan tidak dicapainya titik temu tersebut maka sekarang keputusan perpanjangan kontrak yang tadinya berada ditangan tim perunding, sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Berdasarkan negosiasi, tidak terjadi titik temu dengan ExxonMobil. Jadi negosiasi kami hentikan," kata Kardaya yang juga bertindak selaku Ketua Tim Perunding.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai masalah apa saja yang tidak mencapai titik temu, Kardaya enggan menjelaskan. "Saya sebagai tim perunding, secara etika tidak boleh membocorkan isi perundingan," tandasnya.

Begitupula, ketika diminta untuk menegaskan, apakah dengan demikian kontrak dengan Exxon tidak akan diperpanjang, Kardaya memilih bungkam. "Anda bisa artikan sendiri dengan dihentikannya perundingan ini," imbuhnya.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sendiri mengakui ada sejumlah masalah yang merintangi perundingan Natuna. "Dilaporkan Kepala BP Migas ke kita (ESDM) ada 9 item yang dispute. Diantaranya soal split, pajak, dan cost," ungkapnya.

Kepala BKPM: Newmont Sengaja Punya Agenda Sendiri

2008-02-13T16:29:00.000+07:00

[Media Indonesia] -Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi menegaskan investor asing harus menghormati hak pemerintah dan masyarakat Indonesia sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan Lutfi terkait ditetapkannya status default dalam divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara. Kepala BKPM mengatakan sejak Desember 2007 BKPM telah bertindak selaku wakil pemerintah untuk mendorong kesepakatan divestasi. Akan tetapi, dalam pertemuan 15 Januari 2008 tidak dicapai kesepakatan.

Bahkan, lanjut Lufi, Newmont menolak menjalankan divestasi sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam kontrak karya. Untuk itu, dia sangat menyayangkan keputusan NNT tersebut. "Posisi pemerintah sangat jelas. Perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia dapat beroperasi lancar tanpa gangguan. Namun, investor tanpa kecuali harus menghormati hak pemerintah, masyarakat Indonesia, sesuai hukum dan aturan yang disepakati," tandas Lutfi, Senin (11/2).

Lebih jauh, Lutfi menjelaskan alasan NNT menolak pelaksanaan divestasi karena tenggat waktunya sudah habis. Bahkan, sesuai risalah rapat, NNT malah menawarkan beberapa mitra strategisnya antara lain grup Trakindo sebagai calon pembeli saham NNT yang akan didivestasikan. Akan tetapi dia beranggapan sebaliknya, bahwa proses tersebut masih berjalan dan belum habis tenggat waktunya.

Newmont kini dinahkodai Patrick Hickey

2008-02-06T16:22:00.000+07:00

[Bisnis Indonesia] - PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) mengangkat Patrick Hickey sebagai Presiden Direktur (Presdir) yang baru terhitung mulai 1 Februari 2008.

Siaran Pers yang diterima ANTARA Mataram, menyebutkan, Patrick Hickey bergabung dengan Newmont Mining Corporation pada 1996 setelah sebelumnya bekerja di BHP Refining Incorporation. Jabatan pertama di Newmont adalah Lead Mechanical Engineer yang terlibat dalam konstruksi proyek tambang Batu Hijau.

Pada 2003 Patrick Hickey pindah ke Yanacocha, Peru sebagai General Manager pada proyek tambang Minas Conga. Ia bergabung kembali ke Proyek Batu Hijau pada Januari 2006 sebagai Group Executive Operations, Indonesia dan sekaligus General Manager PTNNT.

"Patrick telah lebih dari 10 tahun tinggal di Indonesia dan memiliki pengetahuan yang baik tentang pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Brian Hill, Vice President Newmont Asia Pacific.

Newmont beri pinjaman ke Pemkab Sumbawa

2008-01-08T16:34:00.000+07:00

[Bisnis Indonesia] - Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corportion (NTMC), pemilik saham NNT, sepakat menjadikan pinjaman untuk divestasi 2% bagi Pemkab Sumbawa sebagai pendapatan yang 'hilang' bila sampai masa tambang usai, pinjaman gagal dibayarkan.

Presdir Newmont Pasific Nusantara (NPN) Martiono Hadianto mengatakan selain fasilitas itu, keduanya juga memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dan bersifat jangka panjang yang diklaim sama sekali tidak akan memberatkan Pemkab Sumbawa.

"Kalau ternyata dengan harga itu Pemkab tidak bisa melunasi pinjamannya sampai dengan masa tambang berakhir, kami sudah sepakat untuk di-for gone-kan saja," paparnya kemarin.

Newmont sepakat jadikan pinjaman Pemkab Sumbawa untuk divestasi

2008-01-07T16:26:00.000+07:00

[Bisnis Indonesia] - Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corportion (NTMC), pemilik saham NNT, sepakat untuk menjadikan pinjaman untuk divestasi 2% bagi Pemkab Sumbawa sebagai pendapatan yang ‘hilang’ bila sampai masa tambang usai, pinjaman gagal dibayarkan.

Presdir Newmont Pasific Nusantara (NPN) Martiono Hadianto mengatakan selain fasilitas itu, keduanya juga memberikan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dan bersifat jangka panjang yang diklaim sama sekali tidak akan memberatkan Pemkab Sumbawa.

“Kalau ternyata dengan harga itu Pemkab tidak bisa melunasi pinjamannya sampai dengan masa tambang berakhir, kami sudah sepakat untuk di-for gone-kan saja,” paparnya hari ini.

Pemkab Sumbawa telah sepakat membeli 2% saham yang merupakan bagian dari divestasi 7% saham pada 2007. Tapi, sekalipun saham yang didivestasi adalah bagian dari program 2007, kua perusahaan pemilik saham PT NNT sepakat menggunakan harga divestasi 2006 sebagai patokannya.

3 Pemda di NTB harus pemegang saham mayoritas'

2007-12-24T16:10:00.000+07:00

[Bisnis Indonesia] - Kalangan anggota Komisi VII DPR menegaskan tiga pemerintah daerah di NTB harus menjadi pemegang saham mayoritas-bahkan kalau mungkin 100%-pada perusahaan daerah yang akan menerima divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai US$254,2 juta.

Achmad Farial dan Ade Daud Nasution, keduanya anggota Komisi VII, menegaskan divestasi 7% saham NNT yang harus tuntas pada 2007 ini-termasuk juga divestasi 3% saham pada 2006-seharusnya menguntungkan masyarakat di tiga pemda itu yaitu Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemkab Sumbawa (PS), dan Pemkab Sumbawa Barat.

"Perusda yang dibentuk oleh tiga pemda itu harus menguasai mayoritas. Kalau BUMD itu bekerja sama dengan swasta dan ternyata swasta yang menjadi mayoritas, sudah bisa dipastikan keuntungan dari tambang emas dan tembaga di sana akan keluar lagi dari NTB. Masyarakat akan gigit jari lagi," ujar Achmad di Jakarta kemarin.

Tragedi Marubeni Merusak Iklim Investasi, Presiden SBY Harus Turun Tangan

2007-12-06T11:10:00.000+07:00

[Masyarakat Pemantau Investasi Asing] - Upaya pemerintah RI yang relatif gencar melakukan promosi investasi untuk menggaet investor asing ke

Indonesia

, termasuk memasang iklan di media internasional dinilai tidak efektif. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman buruk yang dialami perusahaan asing asal Jepang. Marubeni Corporation. Inilah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) turun tangan, meminimalisasi faktor-faktor yang merusak iklim investasi nasional.

Tragedi Marubeni, istilah ini sangat tepat ditujukan kepada Marubeni Corporation. Pasalnya, perusahaan asal asal negeri sakura itu mengalami nasib sial berkali-kali. Pertama, sebagai tergugat dalam kasus melawan Sugar Group Company (SGC) yang kini dimiliki oleh pengusaha Gunawan Yusuf, Marubeni diputus telah melakukan perbuatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, Lampung Utara. Kedua, Marubeni juga diputus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di PN Bumi Lampung. Ketiga, gugatan perdata terhadap PT Sweet Indolampung di PN Jakpus juga pupus di tengah jalan, soalnya PN tersebut mengabulkan eksepsi perusahaan itu beberapa waktu lalu.

Tragedi Marubeni ini mengundang perhatian investor internasional, karena dianggap menabrak kelaziman bisnis pada umumnya. SGC yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Salim (yang terikat perjanjian MSAA) diserahkan kepada pemerintah, yang kemudian dilelang oleh BPPN dan kini dimilliki oleh Gunawan Yusuf melalui PT Garuda Panca Arta (GPA). Soal masalah utang dengan Marubeni, sebenarnya BPPN telah menjelaskan dan mengungkapkan keberadaan utang-utang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Info Memo, bahkan PT GPA (Gunawan Yusuf) juga telah menandatangani Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (29 November 2001). Bukan itu saja, GPA juga memina bantuan agar terjadinya restrukturisasi utang terhadap Marubeni. Pada 12 Maret 2003, GPA juga telah mengajukan penawaran utang kepada Marubeni menjadi 19 juta dolar AS dalam bentuk prommissory note.

Sangat tidak masuk akal jika kemudian Marubeni Corporation yang memberikan utang PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa dan digunakan perusahaan untuk membangun pabrik gula dan pembelian mesin-mesin pabrik gula, kemudian menjadi pihak yang divonis bersalah. Padahal hingga saat ini pabrik dan mesin-mesin tersebut tetap beroperasi dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dan dinikmati oleh pengusaha Gunawan Yusuf. Sungguh kasihan nasib Marubeni Corporation.

Benar kata orang bahwa iklim investasi di

Indonesia

ini ditentukan oleh kepastian hukum. Oleh sebab itu, sepanjang masalah ini tidak bisa ditegakkan oleh pemerintah sebaiknya kita semua menyepakati untuk menghentikan semua kegiatan promosi investasi, yang hanya menghmabur-hamburkan uang negara. Mau atau tidak, Presiden SBY memang harus tangan, karena Tragedi Marubeni telah meluluh-lantakkan kepercayaan investor internasional terhadap

Indonesia

. [Donk Ghanie, Koordinator]

Exxonmobil: RI Bisa Kuasai 65 Persen Produksi Minyak Natuna

2007-10-04T16:40:00.000+07:00

[Antara News] - ExxonMobil Coorporation mengisyaratkan Indonesia bisa saja menguasai porsi maksimal bagi hasil produksi pengelolaan minyak dan gas (production sharing contract/PSC) di Blok Natuna D Alpha sebesar 65 persen.

"Tujuan kami mengelola blok Natuna ini untuk memaksimalkan nilai Natuna bagi pemerintah Indonesia dan pelaku usaha pertambangan, dan itu yang tengah kami bahas," kata Senior Vice President ExxonMobil Corporation Mark W Alber seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Rabu (3/10).

Menurut Mark, pihaknya sudah lama membahas untuk memperpanjang kontrak di Blok Natuna D-Alpha. Sebelumnya, Exxon menguasai semua hasil produksi blok Natuna ini.

"Kami telah lama membahas perpanjangan kontrak ini dan akan terus berdialog untuk mencari cara-cara terbaik ke depan," katanya kepada wartawan.

Mark Alber juga mengungkapkan bahwa Wakil Presiden mengatakan akan lebih tepat jika negosisasi Natuna ini dibicarakan dalam pembicaraan yang sifatnya komersial. Karena itu, tambahnya nantinya akan ada diskusi lanjutan.

Menurut Vice President Public Affair Exxon Indonesia, Maman Budiman, pihaknya belum sampai pada penetapan angka soal porsi bagi hasil ini. Pasalnya masih ada pertimbangan soal kenaikan harga konstruksi dan harga pelayanan karena harga minyak mentah dunia naik.

ExxonMobil Temui Wakil Presiden Soal Natuna

2007-10-03T16:43:00.000+07:00

[Tempo Interaktif] - ExxonMobil Corporation mengisyaratkan Indonesia akan memperoleh bagi hasil maksimal dalam kontrak kerja sama pengelolaan ladang minyak dan gas bumi Blok D-Alpha Natuna. "Tujuan kami mengelola Blok Natuna untuk memaksimalkan nilai Natuna bagi pemerintan Indonesia dan pelaku usaha pertambangan, dan itu yang tengah kami bahas," kata Mark W Alber, Senior Vice President ExxonMobil Corporation setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (3/10).

Mark mengatakan, pihaknya sudah lama membahas untuk memperpanjang kontrak di Blok Natuna D-Alpha. "Kami telah lama membahas perpanjangan kontrak ini dan aka terus berdialog untuk mencari cara-cara terbaik kedepan," katanya.

Sebelumnya kontrak bagi hasil pengelolaan Blok D-Aplha Natuna dengan porsi 100 untuk kontraktor dan 0 untuk pemerintah. Di blok tersebut ExxonMobil melakukan kerja sama dengan Pertamina dengan masing-masing kepemilikan 76:24 persen. Sejak akhir 2005 pemerintah menyatakan kontrak Natuna telah berakhir. Namun, ExxonMobil menginginkan kontrak diperpanjang.

Shell Tambah SPBU Kuartal Ketiga 2007

2007-09-29T15:55:00.000+07:00

[Tempo Interaktif] - Shell menambah jaringan bisnis retailnya dengan membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Serpong Raya, Tangerang, Banten pada kuartal ketiga tahun ini. Wakil Presiden Direktur Retail Royal Dutch Shell, Josef Walti mengatakan SPBU yang akan dibuka tersebut merupakan SPBU ke 18.

"Shell Indonesia mengawali dengan 5 SPBU tahun ini, sekarang telah berkembang menjadi 18 SPBU dalam kurun waktu beberapa bulan," kata Walti dalam siaran persnya. Walti menambahkan, Shell Indonesia akan mengembangkan SPBU di luar wilayah Jakarta.Beberapa SPBU yang telah dibuka oleh milik perusahaan minyak asal Belanda diantaranya di Tangerang Karawaci Banten, Jalan S. Parman Jakarta Barat dan Jalan Warung Buncit Jakarta Selatan

PetroChina Produksi Minyak 82 Ribu Per Hari

2006-03-24T16:48:00.000+07:00

[Kapan Lagi] - Perusahaan multinasional asal Cina, PetroChina International Companies telah memproduksi sebanyak 82.000 barel setara minyak per hari di Indonesia.

Government & Public Relation Manager PetroChina Indonesia Maryke PY Pulunggono di Jakarta, Jumat mengatakan, produksi tersebut dihasilkan dari enam blok migas.

"Lima dari enam blok tersebut dioperasikan PetroChina sendiri," katanya.

Kelima blok tersebut adalah Jabung, Bangko,(keduanya di Propinsi Jambi), Tuban yang salah satunya Lapangan Sukowati (Jawa Timur), Salawati Island, dan Salawati Basin (keduanya di Propinsi Papua).

Sedang, satu blok South Jambi B (Jambi) dioperasikan kontraktor migas lain.

"Dari kelima blok migas yang kita operasikan, Jabung merupakan primadona dengan produksi kini mencapai 58.000 barel setara minyak per hari," kata Maryke

Dirut PT Newmont Indonesia:Aksi Pembakaran Kamp Eksplorasi Merisaukan

2006-03-20T16:18:00.000+07:00

[Sinar Harapan] - Direktur Utama PT Newmont Indonesia Noke Kiroyan mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan kegiatan eksplorasi di lokasi Dodo Ranti, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa Barat, meski ada kasus penyerangan dan pembakaran kamp oleh masyarakat lokal.

“Namun untuk sementara ini, kami hentikan kegiatan sambil terus mencari tahu penyebabnya,” katanya.
“Jelas kami risau dengan perkembangan ini,” lanjutnya ketika dikontak SH, Senin (20/3), di Jakarta, namun dia menambahkan di lokasi itu belum diketahui apakah ada kandungan emas atau tembaga.

Pihaknya akan meminta kepada Pemkab setempat untuk membantu mencari tahu penyebab kemarahan masyarakat itu dan membantu meredakannya. Dia sendiri mengelak kalau dikatakan kasus ini terkait dengan masalah pembebasan tanah, karena lokasinya jauh di tengah hutan.

Ditanya berapa besar kerugian akibat insiden ini, Noke hanya mengatakan tidak terlalu besar karena bangunan itu semipermanen dan tidak ada alat-alat berat mengingat kegiatannya baru eksplorasi. Manager Humas PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Kasan Mulyono di Sumbawa Barat yang dihubungi SH membenarkan kegiatan eksplorasi di Dodo Rinti, 60 km timur dari tambang di Batu Hijau, kini dihentikan sementara, namun hal itu sama sekali tidak mengganggu operasi tambang NNT di Batu Hijau. Kasan sendiri mengaku tidak tahu dengan jelas apa tuntutan masyarakat yang datang menyerbu itu.

Pemerintah Diminta Evaluasi Kerja Sama Operasi Perusahaan Asing

2006-03-17T12:29:00.001+07:00

[Tempo Interaktif] - Masyarakat Pemantau Investasi Asing menyatakan, perjanjian kerja sama operasi di blok migas Cepu dapat dijadikan model kerja sama operasi ladang migas di Tanah Air.

Menurut Koordinator Masyarakat Pemantau Investasi Asing Mohammad Donk Ghanie,selama ini kerja sama dengan pihak asing dalam pengelolaan ladang minyak saat ini tidak menguntungkan. Ini berbeda dengan kerja sama dengan ExxonMobil. "Kami mempelajari, banyak sekali kerja sama dengan asing yang mana posisi tawar negara lebih rendah dengan porsi keuntungan lebih kecil," kata Mohammad Donk Ghanie, Kamis (16/3).

Karena itu, kata dia, pihaknya mendesak pemerintah mengevaluasi semua bentuk kerja sama pengelolaan ladang minyak dan gas agar posisi tawar dan porsi keuntungan negara menjadi lebih baik. Dia mencontohkan kerja sama pemerintah dengan Chevron (Caltex) di Riau. Di sana Chevron mendapat bagi hasil 15 persen sendirian. Sementara itu, kerja sama dengan di Cepu, harus berbagi kepada tiga pihak yakni ExxonMobil (6,75 persen), Pertamina (6,75 persen, dan BUMD (1,5 persen). "Jadi porsi Indonesia di Cepu lebih besar yakni 93,25 persen. Sedangkan di Riau porsi pemerintah hanya 85 persen."

Dia menegaskan, pemerintah harus lebih jeli lagi meneliti dan mengevaluasi perjanjian kerja sama dan kontrak karya dengan perusahaan pertambangan asing. Hal ini wajib dilakukan agar penerimaan negara dari minyak dan gas itu bisa lebih maksimal. [16 Maret 2006]

Petronas Bidik Pasar Hilir Migas

2005-04-05T16:54:00.000+07:00

[Sinar Harapan] - Pasar pelumas di Indonesia amat menjanjikan, sejalan dengan jumlah populasi kendaraan yang terus bertumbuh. Kalangan industri berlomba-lomba menawarkan produk baru untuk kebutuhan pasar tersebut. Sampai-sampai, konsumen dibuat “bingung,” mana produk pelumas yang pas untuk kendaraannya.

Kebutuhan pelumas per tahun di Indonesia, menurut data, sekitar 625.000-650.000 kiloliter. Jumlah itu setelah dicek ulang ke beberapa industri, tak berubah dari tahun ke tahun. Penyebabnya, karena mutu pelumas saat ini lebih tahan lama sehingga permintaan tetap stagnan.

Liberalisasi pasar pelumas di Indonesia yang terjadi pada 2001 memberi angin pada perusahaan asing untuk meramaikan pasar pelumas yang gemuk itu. Pangsa pasar Pertamina yang semula 80 persen, menciut menjadi 58 persen pada 2003. Selebihnya diperebutkan oleh pemain lokal dan asing.

Salah satu pemain asing yang bersemangat dengan pasar Indonesia adalah Petrolium Nasional Berhad atau Petronas, perusahaan minyak dan gas bumi dari Malaysia. Menurut Faris Mustaffa, Presiden Direktur PT Petronas Niaga Indonesia, pasar pelumas di sini masih terbuka luas.

Dia menganalisis konsumen Indonesia saat ini masih banyak memakai produk pelumas berkualitas menengah. “Itulah sebabnya kami hadir di sini dengan produk berkualitas tinggi,” ujarnya usai peluncuran Petronas Syntium API SM, spesifikasi pelumas tertinggi, di Jakarta, Selasa (3/5).

Laporan New York Times Soal Newmont Sama dengan Temuan Tim Terpadu

2004-12-25T16:05:00.000+07:00

[Tempo Interaktif] - Laporan audit internal Newmont yang dibeberkan dalam harian New York Times (22/12), juga ditemukan oleh Tim Terpadu Penanganan kasus Buyat.

Pembuangan sebanyak 33 ton merkuri langsung, sudah dicurigai oleh tim terpadu dalam laporannya tertanggal November 2004. "Ini bisa dilihat dari turunnya jumlah drum berisi kalomel (merkuri buangan industri dalam bentuk gel) yang dikirim PT Newmont Minahasa Raya ke Pusat Pengolahan Limbah Industri di Bogor pada 2003," ujar anggota tim terpadu Raja Siregar ketika dihubungi Tempo, Sabtu (25/12).

Raja menjelaskan, tidak semua logam merkuri (hasil sampingan pengolahan bijih emas) dibuang ke laut berupa tailing. Ada juga yang diolah di Pusat Pengolahan Limbah Industri di Bogor.

Awalnya, proses pengolahan biji emas yang mengandung unsur As, Hg, Sb, Cu, Fe, Mn, Sb, dan Ag di PT NMR dimulai dengan pengecilan ukuran (crusher), pemanggangan (roasting), sianidasi (leaching), dan absorbsi emas dengan karbon.

Dalam proses pemanggangan digunakan mercury scrubber untuk menangkap merkuri yang terlepas ke udara dan mengubahnya dalam bentuk gel (kalomel). Kalomel inilah yang dikirim ke Bogor.